Pemilik Tempat Hiburan Malam di Kota Serang Sakti, Diduga Pj Walikota Tidak Mampu Tertibkan Pemilik Tempat Hiburan Malam di Kota Serang

TP – Kota serang
Bisnis Hiburan Malam di Kota Serang Provinsi Banten bagaikan surga untuk pengusaha THM (Tempat Hiburan Malam), bagaimana tidak? sudah di segel oleh Walikota tapi tetap beroperasi, masyarakat menduga keras Walikota Serang takut sama pengusaha tempat hiburan malam, apa ada backup? atau ada sesuatu? spekulasi itu berkembang liar di masyarakat serang, apakah segel THM hanya kamuflase saja?.
terlihat jelas, setelah di segel THM tetap beroperasi, bahkan Walikota mengesampingkan julukan Kota Serang sebagai Kota Santri atau Kota Madani dan protes para Ulama besar, tokoh agama dan mahasiswa Kota Serang diabaikan.

Rs salah satu aktivis muda Banten mendesak PJ walikota serang
Yedi Rahmat untuk segera menutup tempat hiburan malam ..sesuai dengan julukan kota serang Kota Madani.

“Bisnis Tempat Hiburan Malam di Kota Serang yang berkedok cafe dan restoran, ternyata didalamnya menyediakan minuman keras (miras) dan wanita penghibur (PL ),” kata RS

Dari informasi masyarakat kami melakukan penelusuran di belasan lokasi kota serang malam minggu tanggal Senin 1 juli 2024 dari jam 23:00-04:00 kami menemukan beberapa tempat yang tersegel dan tidak tersegel tapi masih beroperasi secara ilegal, menjual miras dengan paket promo mulai dari 600.000 – 2.500.000 dengan berbagai macam merek, Soju, Captain Morgan, Vibe, Jameson, Chivas hingga Jack Daniels dan di tawarkan juga Ladies 350.000/3 jam.

Lanjut Rs, para pelaku THM harus di proses secara Hukum agar ada efek jera, pelanggaran nya sudah jelas Perda Nomor 2 Tahun 2010, Perda Nomor 12 Tahun 2020, Peraturan Walikota Serang No 41 Tahun 207 tentang Perda Nomor 2 Tahun 2010, keputusan Walikota Serang Nomor 300/Kep.129-HUK/2023 Tentang Penutupan dan Pembongkaran Tempat Hiburan Malam di Walantakan, keputusan Walikota Serang Nomor 300/Kep.300-HUK/2023 tentang penghentian kegiatan usaha di Wilayah Kota Serang pun isapan jempol saja dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perda No 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (PUK).

“Tidak ada yang kebal Hukum di Negara Kita, ada dugaan penggelapan pajak yang merugikan Negara disitu,” tutup Rs

Sampai berita ini diturunkan pemilik THM tidak merespon dan menanggapi atas konfirmasi pemberitaan kami via telpon dan wa.( red)